PENGANTAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. Latar Belakang
Pendidikan Kewarganegaraan .Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang
dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan
era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian
kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan
jamannya. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang
kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi. Globalisasi
ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga– lembaga kemasyarakatan internasional,
B. Kompetensi Yang
Diharapkan Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin
kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna
(berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan
kognotif dan psikomotorik)
Rakyat
Indonesia, melalui MPR menyatakan bahwa :
Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia
diarahkan untuk “meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa,
mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun
dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan
nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa “. Undang–Undang Nomor 2
tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan
isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan
Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur,
jenis, dan jenjang pendidikan.
Pendidikan
Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh
rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang
: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati
nilai–nilai falsafah bangsa 2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Rasional, dinamis, dan sadar akan
hak dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Bersifat profesional yang dijiwai
oleh kesadaran bela negara. 5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi
dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
Melalui
Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu
“memahami, menganalisa, dan menjawab masalah–masalah yang dihadapi oleh
masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan
cita–cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945
“.
C. Pengertian Dan
Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Kedua, Bangsa adalah orang–orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat,
bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri.
1. Teori
terbentuknya negara a. Teori Hukum Alam
(Plato dan Aristoteles). Kondisi Alam => Berkembang Manusia =>
Tumbuh Negara. b. Teori Ketuhanan Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan, termasuk
adanya negara. c. Teori Perjanjian
(Thomas Hobbes) Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan,
manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara–caranya. terbentuknya negara
dapat pula disebabkan karena : a. Penaklukan. b. Peleburan.c. Pemisahan diri d.
Pendudukan atas negara/wilayah yang belum ada pemerintahannya.
2. Unsur Negara
a. Konstitutif. Negara meliputi wilayah udara, darat, dan perairan (unsur
perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat
b. Deklaratif. Negara mempunyai tujuan, undang–undang dasar, pengakuan dari
negara lain baik secara de jure dan de facto dan ikut dalam perhimpunan
bangsa–bangsa, misalnya PBB.
3. Bentuk Negara
a. Negara kesatuan 1. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi 2. Negara
Kesatuan dengan sistem desentralisasi b. Negara serikat, di dalam negara ada negara yaitu negara
bagian
D.
Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan
menjadi anggota PBB.
E. Pemahaman Tentang
Demokrasi 1. Konsep Demokrasi Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan
(kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi,
kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta
warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. 2. Bentuk Demokrasi Dalam
Pengertian Sistem Pemerintahan Negara Ada dua bentuk demokrasi dalam
pemerintahan negara, antara lain : a. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak,
monarki konstitusional, dan monarki parlementer) b. Pemerintahan Republik :
berasal dari bahasa latin, RES yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang
berarti rakyat. 3. Klasifikasi sistem pemerintahan - Dalam sistem kepartaian
dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (poliparty
system), sistem dua partai (biparty
system), dan sistem satu partai (monoparty system). - Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan
negara. - Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif
dan legislatif. Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam,
yaitu : - Sistem pemerintahan diktator
(borjuis dan proletar) - Sistem pemerintahan parlementer - Sistem pemrintahan
presidential - Sistem pemerintahan campuran
F. Prinsip Dasar
Pemerintahan Republik Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa
bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan
cita–cita hukum bangsa dan negara, serta cita–cita moral bangsa
Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam
penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia. Beberapa prinsip dasar sistem
pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa Indonesia
ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), sistem konstitusi,
kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara
pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis, Presiden tidak
bertanggungjawab kepada DPR, menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri
negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak
terbatas
3. Rumusan Sri
Soemantri adalah sebagai berikut : “Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang
mengandung semagat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia dan keadilan sosial “. 4. Rumusan Pramudji menyatakan :
“Demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, yang
berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “. 5. Rumusan Sadely
menyatakan bahwa : “Demokrasi Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila
yang meliputi bidang– bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalam
penyelesaian masalah–masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan
permusyawaratan untuk mencapai mufakat “.1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh
rakyat kepada MPR (Lembaga Konstitutif) 2. DPR sebagai pembuat undang–undang
(Lembaga Legislatif
3. Presiden
sebagai penyelenggara pemerintahan (Lembaga Eksekutif) 4. Mahkamah Agung
sebagai lembaga peradilan dan penguji undang–undang (Lembaga Yudikatif) 5.
Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara
(Lembaga Auditatif) Dalam sistem otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, penyelenggara pemerintahan didasarkan atas luasnya wilayah dan asas
kewilayahannya, yaitu daerah merupakan daerahnya pusat dan pusat merupakan
pusatnya daerah.
G. Pemahaman Tentang Hak
Asasi Manusia Didalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
yang telah disetujui oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember
1948 terdapat pertimbangan–pertimbangan berikut : 1. Menimbang bahwa pengakuan
atas martabat yang melekat dan hak–hak yang sama dan tidak terasingkan dari
semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. 2.
Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak–hak asasi manusia
telah mengakibatkan perbuatan– perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan
dalam hati nurani umat manusia dan bahwa kebebasan berbicara dan agama serta
kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi
tertinggi dari rakyat jelata. 3. Menimbang bahwa hak–hak manusia perlu dilindungi
oleh peraturan hukum supaya tercipta perdamaian. 4. Menimbang bahwa
persahabatan antara negara–negara perlu dianjurkan.
5. Menimbang
bahwa negara–negara anggota PBB telah menyatakan penghargaan terhadap hak–hak
asasi manusia, martabat penghargaan seorang manusia baik laki–laki dan
perempuan serta meningkatkan kemajuan-sosial dan tingkat kehidupan yang lebih
baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. 6. Menimbang bahwa negara–negara
anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan
hak–hak manusia dan kebebasan asas dalam kerja sama dengan PBB. 7. Menimbang
bahwa pengertian umum terhadap hak–hak dan kebebasan ini adalah penting sekali
untuk pelaksanaan janji ini secara benar.
H. Kerangka Dasar
Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan antara Falsafah Pancasila, UUD 1945,
Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional a. Konsepsi Hubungan antara Pancasila
dan Bangsa Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia saat itu yaitu
sejak tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) telah mengakui bahwa diatasnya
ada Sang Pencipta, yang akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik
dengan bangsa sendiri ataupun dengan bangsa lain.
b. Pancasila
sebagai Landasan Ideal Negara Cita–cita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi cita–cita negara karena
Pancasila merupakan landasan idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia,
karena sila–sila yang ada didalamnya merupakan kebenaran hakiki yang perlu
diwujudkan.
I. Landasan Hubungan UUD
1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Pancasila sebagai ideologi
negara Telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga
ketika Indonesia menjadi negara, falsafah Pancasila ikut masuk dalam negara.
Cita–cita bangsa tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan demikian
Pancasila merupakan Ideologi Negara. 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum yang sangat berharga dimana bangsa
kita bisa terlepas dari penjajahan. 3. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai
landasan konstitusi
J. Perkembangan
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 1. Situasi NKRI terbagi dalam
periode–periode Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai 1965 disebut
periode lama atau Orde Lama. Ancaman yang dihadapi datangnya dari dalam maupun
dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara
menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah produk Undang– Undang tentang
Pokok–Pokok Perlawanan Rakyat (PPPR) dengan Nomor 29 Tahun 1954.
