SOAL:
1.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
a. Pengertian Bank
b. Sebutkan dan jelaskan fungsi Bank
c. Peranan Bank Indonesia (BI) dalam
perbankan
d. Sebutkan macam2 bentuk Bank
berdasarkan:
1. Jenis
2. Kepemilikan
3. Bentuk Hukum
4. Kegiatan Usah atau
Status
5. Sistem Penentuan
harga
2.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
a. Neraca Bank
b. Laporan Rugi/Laba Bank
c. Laporan Kualitas Aktiva Produktif
d. Laporan Komitmen dan Kontigensi
JAWABAN:
Pengertian
Bank
Mengenai arti bank bisa dipastikan semua orang sudah mengerti, baik yang pernah
mengenyam pendidikan di sekolah ataupun yang tidak sekolahpun pasti tahu arti
umum dari bank. Meskipun tidak semua orang mempunyai tabungan di bank, tapi
kata bank sering dijumpai dalam kehidupan sehari hari, seperti iklan di TV yang
sering menampilkan iklan bank, atau ketika bepergian kita melihat gedung bank.
Saya rasa kita semua
sepakat bahwa arti pendek dari bank adalah tempat menyimpan uang atau menabung,
dan juga tempat untuk meminjam uang. Pada artikel ini akan dibahas mengenai
pengertian bank secara lengkap, mulai asal kata bank, pengertian bank secara
umum, dan pengertian bank menurut udang-undang pemerintah.
Asal dari kata bank
adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang.
Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang
umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan
uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.
Sedangkan pengertian
bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dari pengertian bank
menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat
disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun
dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun
dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa
bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa
mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan
deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan
hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan
menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan
jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama
tersebut.
Fungsi
Bang
1.
Fungsi Bank Central
- Bank sirkulasi.
Mengatur peredaran keuangan suatu negara.
- Bank to bank.
Mengatur perbankan di suatu Negara
- Lender of the
last resort. Sebagai tempat peminjaman yang terakhir
2. Fungsi-fungsi bank umum
-
Penciptaan uang.
Uang yang diciptakan
bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme
pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral
menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank
sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara
mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
-
Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran.
Fungsi lain dari bank
umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.
Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah
jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat
dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian
fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang
mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.
-
Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat.
Dana yang paling banyak
dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan
terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,tabungan dan atau
bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum
menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan
lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada
pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.
-
Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional.
Bank umum juga sangat
dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik
transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi
antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis,
jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang
beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian
transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak
yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah,
cepat, dan murah.
-
Penyimpanan Barang-Barang Berharga
Penyimpanan
barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan
oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang
dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja
disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box).
Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa
pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.
-
Pemberian Jasa-Jasa Lainnya
Di Indonesia pemberian
jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita
sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim
uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.
3. Fungsi
BPR
Fungsi Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) secara umum adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat, harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan
memberikan layanan jasa perbankan bagi golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil.
Sebagian besar pelayanan BPR diberikan kepada masyarakat yang bermodal kecil,
yang sebagian berada pada sektor informal, sehingga perbaikan kinerja, baik
keuangan, manajemen, administrasi harus ditingkatkan kualitasnya.
Peranan
Bank Indonesia (BI) dalam perbankan
Keberadaan sistem
perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia kini telah mendapatkan
payung hukum tertinggi yang akan melindungi kiprah dan sepak terjang industri
perbankan syariah di tanah air. Hal ini dengan diloloskannya Rancangan
Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi undang-undang yakni Undang-undang No.
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli
2008.
Sebelumnya pengaturan
mengenai perbankan syariah dituangkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun
1998. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang
mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, dimana, di sisi lain
pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat.
Pengawasan terhadap
kegiatan usaha bank baik bank konvensional maupun bank syariah dilakukan oleh
Bank Indonesia. Hal ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 10
Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang
berbunyi : ”Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”.
Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan itu Bank Indonesia mempunyai tugas
yang didasarkan pada pasal 8 Undang-undang No. 3 Tahun 2004 perubahan atas
Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berbunyi : ”Untuk
mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai
tugas sebagai berikut : a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, b)
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, c) mengatur dan mengawasi
bank”. Dalam pasal 50 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 sebagai undang-undang
yang khusus mengatur perbankan syariah disebutkan bahwa “Pembinaan dan
pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia”.
Pada prinsipnya,
pengaturan penyatuan sistem tata perbankan bagi sebuah negara dilakukan oleh
bank sentral, di Indonesia dalam hal ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank
Indonesia diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan
pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa
sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Bank Indonesia dapat
melakukan pengawasan langsung (on-site supervision) dan pengawasan tidak
langsung (off-site supervision) terhadap bank-bank syariah di Indonesia, baik
bank umum syariah maupun bank konvensional yang buka cabang khusus syariah atau
dikenal dengan Unit Usaha Syariah.
Secara umum, peranan
bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem
perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkannya sistem perbankan yang
sehat itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam
pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus, bank sentral mempunyai
peranan yang penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian yang
diderita oleh bank itu sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta
membahayakan kehidupan perekonomian.
Bank Indonesia yang
memegang otoritas pembinaan dan pengawasan bank dibekali dengan kewenangan yang
berkaitan dengan perizinan, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memberi
landasan kerja yang sehat bagi bank serta mengawasi dan memberikan pembinaan
kepada bank dalam menjalankan segala usaha bank tersebut dengan tujuan
mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat.
Kegiatan pengawasan
bank tersebut sebagai pelaksanaan monetary supervision dimaksudkan untuk
memonitor dan mengetahui lembaga keuangan bank dalam hal ini mematuhi ketentuan
aturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter
dan menjalankan usaha perbankannya.
Bank sentral sebagai
pembinaan dan pengawasan bank mengarahkan lembaga keuangan bank yang ada agar
dalam kegiatan usahanya selalu berhati-hati sehingga bank tersebut terhindar
dari praktek perbankan yang tidak sehat.
Pada hakikatnya
pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari
setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari
finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional,
serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap
kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.
Dengan perkataan lain,
tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem
perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat
memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam
arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari
sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.
Bank sebagai penghimpun
dan penyalur dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata
masyarakat dan dunia usaha. Reputasi ini merupakan keniscayaan, dan untuk
mendapatkannya bukanlah perkara yang mudah. Ia harus diusahakan dengan kerja
keras dan dengan disiplin yang tidak mengenal lelah. Namun, ketika kepercayaan
telah diraih, maka usaha untuk mempertahankannya juga bukan pekerjaan mudah.
Bisa saja suatu kasus kecil dapat menciderai tingkat kepercayaan itu dan pada
gilirannya akan berubah menjadi malapetaka.
Oleh karena itu,
setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat
tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terjaga apabila
sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip
kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.
Karena itu, industri
perbankan pada hakikatnya adalah industri yang paling banyak diatur dan diawasi
(highly regulated and supervised industry). Hal ini tentu saja dapat diterima
karena dana yang dihimpun dari masyarakat dan dikembangkan lewat berbagai
bentuk pembiayaan dan investasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si
empunya dalam bentuk return yang positif. Jika hal itu tidak dilakukan maka
korbannya bukan hanya mereka yang dananya akan menjadi hilang, melainkan juga
bencana ekonomi akan menimpa dan menghancurkan negara yang mengalami krisis
perbankan ini. Malapetaka inilah yang sesungguhnya terjadi di negara kita. Pada
awalnya, krisis itu berasal dari sektor perbankan dan belasan bank yang
akhirnya dilikuidasi sebagai korbannya. Lama-kelamaan krisis itu membesar dan
meluas ke berbagai sektor dan berubah menjadi krisis ekonomi yang bersifat
multidimensional dengan skala yang jauh lebih masif. Krisis itu nyaris
meluluhlantakkan negeri Indonesia bahkan mengubah petanya sekaligus.
Di samping
pentingnya menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat, perlu
adanya transparansi akan produk-produk syariah agar bank syariah tidak mendapat
predikat bank syariah yang tidak benar-benar syariah. Bank syariah harus bisa
menjelaskan secara rinci produk-produk yang ditawarkannya dengan menjelaskan
dasar kehalalannya dan bagaimana bank mengelola produk-produk syariahnya.
Hal ini membawa kita pada satu kenyataan akan pentingnya pengaturan
(regulation) dan pengawasan (supervision) bagi lembaga keuangan syariah.
Bank Indonesia sebagai
bank sentral mempunyai peran dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan
perbankan serta dapat melindungi masyarakat, maka Bank Indonesia mempunyai
kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap
seluruh kegiatan perbankan.
Sebagai pengawas dan
pembina bank, Bank Indonesia bertindak sebagai seorang bapak kepada anaknya.
Bila seorang anak keliru dalam melakukan suatu tindakan maka seorang bapak yang
baik akan berusaha memberitahukan kepada anaknya perihal kekeliruannya itu
bahkan lebih dari itu bapak tersebut akan mengusahakan supaya anaknya tidak
keliru dalam mengambil suatu tindakan. Demikian juga halnya Bank Indonesia
dalam menjalankan tugas pengawasan perbankan syariah di Indonesia.
Jenis Jenis Bank
1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya
1.
Bank Sentral
Bank sentral yang
dimaksud adalah Bank Indonesia.
Bank Indonesia adalah
lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas
dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang
secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Menurut UU Pokok Perbankan nomor
14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas: Bank Umum, Bank
Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, atau Bank
Pegawai.
Namun setelah keluar UU
Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI
nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR)
Bank Pembangunan dan
Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank
Pasar, Lumbungan desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2.
Bank Umum
Pengertian bank umum
menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang
diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa
perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).
3.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika
dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, dewasa ini di
Indonesia terdapat tiga macam bank yaitu bank Sentral, Bank Umum, dan Bank
Perkreditan Rakyat.
2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan
1.
Bank Pemerintah
Bank pemerintah adalah
bank yang modalnya dan keuntungannya dimiliki oleh pemerintah. Contoh: Bank
Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara
(BTN).
2.
Bank Swasta Nasional
Bank milik swasta
nasional seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan
keuntungannya untuk swasta pula. Contoh: Bank Muamalat, Bank Central Asia
(BCA), Bank Lippo, dan sebagainya.
3.
Bank Milik Koperasi
Bank jenis ini
kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia.
4.
Bank Milik Asing
Bank jenis ini
merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Contoh: ABN Amro, Bank of
America.
3. Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Hukum
1. Bank berbentuk
Perseroan Terbatas (PT): adalah bank yang sumber dananya berasal dari para
investor yang menanamkan modalnya dengan cara membeli saham sehingga bentuk
badan hukumnya adalah perseroan terbatas. contohnya adalah bank swasta nasional
seperti diungkapkan diatas.
2. Bank berbentuk Badan
Usaha Milik Negara (BUMN): adalah bank yang dimiliki olehpemerintah sehingga
berbentuk Badan Usaha Milik Pemerintah. contohnya adalah bank-bank milik
pemerintah
3. Bank Berbentuk
Koperasi
4. Bank Berbentuk Badan
Usaha Milik Perseorangan: Adalah bank milik perseorangan sehingga berbentuk
Badan usaha milik perseorangan.
5. Bank berbentuk
firma: adalah bank yang dimiliki oleh beberapa orang sebagai pemilik modal
utamanya yang bekerja sama membentuk bank.
4. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Usah atau Status
Pengklasifikasian ini
berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini
menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah
produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh
status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteris tertentu. Status
bank yang dimaksud adalah:
1.
Bank Devisa
Adalah bank yang dapat
melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang
asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar
negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan
transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh
Bank Indonesia.
2.
Bank Non-Devisa
Adalah bank yang belum
mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak
dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa
hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.
5. Jenis Bank Berdasarkan Sistem
Penentuan harga
Berdasarkan segi cara menentukan harga, bank
diklasifikasi menjadi :
1. Bank konvensional:
bank yang dalam menentukan harganya menetapkan suatu tingkat bunga tertentu,
baik untuk dana yang dikumpulkan maupun disalurkan.
2. Bank syariah: bank
yang penentuan harganya tidak menetapkan suatu tingkat bunga tertentu tetapi
didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
Pengklasifikasian bank
ini tidak dapat secara kaku diterapkan saat ini, mengingat fenomena kepemilikan
bank di Indonesia pasca krisis ekonomi 1998 sangat rumit.
Pengertian
Neraca Bank
Neraca Bank adalah ikhtisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban,
dan modal sendiri suatu badan usaha pada saat tertentu. Disebut neraca karena
kenyataannya terjadi keseimbangan antara harta di satu pihak dengan kewajiban
dan modal di pihak lain (balance sheet). Defini lain dari neraca bank yaitu
laporan secara systematis yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu
perusahaan meliputi Assets (harta), Liabilities (hutang) dan Capital
(modal).
Neraca umumnya dibuat pada akhir periode akuntansi (akhir tahun) dan
akhir periode (bulanan) dan dalam system akuntansi komputer neraca dapat
dususun setiap saat bila diperlukan dan metode akuntansi perpetual memungkinkan
neraca dapat divisual setiap saat.
Laporan
Rugi/Laba Bank
Laporan
Rugi / Laba adalah laporan akuntansi utama, atau bagian dari laporan keuangan
suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan
unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba
(atau rugi) bersih.
Laporan
Kualitas Aktiva Produktif
Kualitas
Aktiva Produktif adalah earnings asset quality yaitu tolok ukur untuk menilai
tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva
produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu; di Indonesia,
kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat keter(tagihan)nya, yaitu
lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau
kredit macet.
Laporan
Komitmen dan Kontigensi
Komitmen
adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan
secaar sepihak. Dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati
bersama dipenuhi.
Kontinjensi
adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai
kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan. Yang baru akan
terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di
masa yang akan datang.
Daftar pustaka:
